Inefesiensi APBN : 157 triliun di Instansi negara

Penggunaan keuangan negara dari APBN yang diselenggarakan oleh intansi-instansi negara yang tidak diselenggarakan secara transparan dengan akuntabilitas yang rendah dari aparatur negara melalui birokrasi, memungkinkan terjadinya kebocoran dan inefesiensi anggaran.  Hal seperti ini sarat dengan penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran oleh oknum-oknum yang berseragam aparat maupun birokrasi. 

Sebelumnya seperti yang telah khabar oleh media-media bahwa telah terjadi inefesiensi luar biasa terhadap sistem belanja anggaran instansi pemerintah yang digunakan sebesar 157 triliun rupiah.  Upaya untuk menjadikan birokasi bersih dan kredibel dimata hukum maupun masyarakat hendaknya lebih ditegaskan lagi oleh DPR sebagai yang mengawasi birokasi dilembaga eksekutif pemerintahan. Komitmen merealisasikan birokasi bersih dan kredibel menjadi misi yang tidak bisa ditunda lagi. Azwar mengaku miris dengan sistem belanja anggaran instansi pemerintah yang terjadi inefisiensi luar biasa. Sebagai ilustrasi, nilai total APBN 2012 sebesar Rp 1.435 triliun.

Upaya yang dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan RB), Azwar Abubakar, seperti yang dilansir dari Republika.co.id, yang mana beliau menjelaskan tentang adanya desain road map yang disusun lembaganya untuk mewujudkan birokasi bersih, kompeten dan melayani, dengan cara, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur dengan rencana membuat beberapa rencana aksi. Antara lain, whistle blower system, keterbukaan informasi publik, pelaksanaan proyek awal tahun, serta penguatan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

Azwar juga menambahkan dari kajian yang dilakukan institusinya,  "birokasi yang tidak menerapkan sistem e-goverment membuat setiap belanja lebih mahal daripada harga normal. Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan pilihan untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia".

"Dengan penggunaan sistem elektronik e-goverment, pemerintahan bisa menghemat 11 persen anggaran (Rp 157 triliun)," kata Azwar di seminar Membangun Demokrasi Kelas Dunia Berwawasan Kebangsaan di gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Rabu (20/2).

Untuk bisa mengurangi pembelanjaan anggaran yang terbuang sia-sia, pihaknya membangun sebuah sistem terpadu di setiap instansi.  Semoga saja apa yang diupayakan oleh Menpan RB ini dapat diterapkan dengan baik tanpa kendala birokasi, demi tercapainya efesiensi anggaran dengan ditunjang dengan birokrasi yang transparan, relevan dan pastinya dengan akuntabilitas tinggi untuk menyelamatkan negara ini dari kemunduran hingga kehancuran. |Sumber|Image: bisnis-jabar.com