Kebijakan Mobil Murah ditengah Krisis BBM

Kebijakan Pemerintah RI melalui Menteri Perindustrian yang akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan mobil murah namun ramah lingkungan (Low Cost and Green Car) awal April mendatang, perlu kiranya diapresiasi oleh masyarakat.  Hal ini mungkin cukup beralasan, mengingat kepadatan lalu lintas di kota-kota besar serta seringnya krisis bahan bakar minyak telah menjadi persoalan yang tak habis-habisnya.

Regulasi mobil murah, memang baik untuk masyarakat menengah ke bawah, namun persoalan yang sehari-hari dialami oleh masyarakat seperti padatnya lalu lintas hingga mengalami kemacetan ditambah antrian warga untuk memperoleh bahan bakar, apakah sudah diperhitungkan oleh Pemerintah.  Kalau kebijakan ini hanya untuk kepentingan pihak tertentu saja tanpa memperhatikan dampaknya di masyarakat, rasanya terkesan aneh. | Image | 

Menteri Perindustrian RI, MS Hidayat sendiri, menyatakan akan mengeluarkan regulasi mobil murah pada awal April mendatang. Kebijakan ini terlalu cepat dikeluarkan ditengah kondisi bahan bakar minyak yang sulit didapat, bahkan sosialisasi pun tidak terdengar sebelumnya.  Tapi apa hendak dikata sang penguasa  harus mengakui dominasi pelaku industri otomotif yang memiliki strategi bisnis yang jitu.

Pada dasarnya pemerintah harus lebih proporsional lagi memilah-milah kebijakannya.  Apakah kebijakan itu lebih memihak pada rakyatnya atau justru hanya mengunggulkan pihak tertentu saja.  Tapi begitulah kualitas penguasa negeri ini, selalu dihadapkan pada persoalah apakah lebih menekankan pada kebijakan yang memihak rakyatnya atau justru lebih mengedepankan strategi para pelaku bisnis dengan investasi besarnya yang saat ini dijadikan primadona sebagai penyangga ekonomi bangsa.

Sekali melakukan kesalahan dalam kebijakannya, baik Pemerintah atau pihak yang dintungkan dengan kebijakan tersebut, harapan kita, masyarakat yang tidak tahu menahu masalah kebijakan tersebut tidak menerima dampaknya secara langsung.  Kasus-kasus yang telah terjadi sebelumnya, apakah impor daging sapi, pengadaan kitab suci ataupun pengadaan alat simulator SIM merupakan contoh kebijakan-kebijakan Pemerintah yang memiliki celah kesalahan.