Semakin kuatnya kemungkinan Reshuffle kabinet Pemerintahan Jokowi-JK

Angin dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk segera melakukan reshuffle di tubuh kabinetnya semakin kencang berhembus. Reshuffle ini dimunculkan karena banyaknya program pemerintah yang dinilai tidak berjalan.

Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) merilis hasil survei evaluasi pemerintahan Jokowi-JK dalam 6 bulan terakhir. Surve ini melibatkan 450 responden dengan margin error +/- 4,62% dan dilaksanakan pada tanggal 24-30 April 2015.
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dan sampel dipilih secara acak.

"56 persen masyarakat menilai perlu dilakukan reshuffle kabinet, 37% masyarakat menyatakan tidak perlu reshuffle, dan 7% menyatakan tidak tahu atau tidak jawab," kata peneliti Kedai Kopi Hendri Satrio, di Kedai Tjikini, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2015).

"38,4%‎ itu ingin reshuffle setelah 1 tahun masa pemerintahan. Lalu 22,2% itu baiknya reshuffle setelah 6 bulan masa pemerintahan," lanjut Hendri.

Dalam survei ini, masyatakat juga berharap jabatan menteri nantinya setelah dilakukan reshuffle diisi oleh orang-orang yang berasal dari kalangan profesional. Sekitar 48 persen masyarakat mendukung penambahan alokasi jatah bagi para profesional di kabinet Jokowi-JK.

"Tidak ditambah profesional itu 40 persen, dan tidak tahu 12 persen," ucapnya.

Hasil survei juga menyebut bahwa saat ini masyarakat banyak mengeluhkan tentang naiknya sejumlah harga kebutuhan bahan pokok. "Persoalan paling pokok yang tengah dirasakan publik 57,1 persen itu dari harga kebutuhan pokok yang mahal," kata Hendri. 

Setelah harga sembako yang mahal, masyarakat juga mengeluhkan naiknya harga BBM dengan persentase sebesar 20,2 persen, disusul kemacetan 8,2 persen, susah mencari kerja 5,3 persen, tidak ada rasa aman 3,1 persen, dan biaya berobat yang mahal 1,3 persen, serta banjir 1,1 persen.

Secara umum, hinga enam bulan terakhir pemerintahan Jokowi-JK, 65,6 persen mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah. Hanya sekitar 31,3 persen yang menyatakan puas dan sisanya 3,1 persen menjawab tidak tahu.

"Janji-janji kampanye Jokowi-JK seperti yang tertuang dalam Nawa Cita juga mendapatkan rapor merah dari publik. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah merata pada semua segmen seperti pendidikan, pendapatan, usia, dan wilayah," terangnya

Sumber : news.detik.com

Read More

KPK dan Polri semakin jauh berseberangan

Perseteruan antara KPK dan Polri semakin memanas setelah tim dari Bareskrim Mabes Polri menjemput paksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dari rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jum’at (01/05/2015) dini hari guna pemeriksaan terkait kasus dugaan penganiayaan  terhadap enam pencuri sarang burung walet di Bengkulu pada tahun 2004.

Photo: medeka.com

Secara akal sehat sulit untuk mencari pihak mana yang pantas didukung, institusi Polri begitu arogan dengan tindakan yang bisa dikatakan sebagai tindakan kesiangan.  Seharusnya jika apa yang dilakukan Novel di tahun 2004 merupakan tindakan kriminal, maka tidak ada alasan bagi Polri untuk tidak mengusutnya dalam waktu dekat di tahun 2004. 

Sampai begitu seriusnya kasus ini, malah Novel dipromosikan sebagai penyidik KPK.  

Kondisi ini menceriminkan adanya sisi hitam dan putih Polri, mana kala ada hal yang menguntungkan bagi segolongan orang di Polri mereka akan memberikan dukungan dan berusaha menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi meski itu merupakan sebuah pelanggaran hukum. Disamping itu jika kondisi terasa merugikan bagi segolongan orang di tubuh Polri maka mereka dengan serta merta membuka boroknya seakan mereka membongkar kasus tersembunyi.

Apapun istilahnya, jelas sekali ada suatu kebijakan tak tercatat di Polri bagi anggotanya, sebagai jaminan untuk bertindak sesuai arahan institusi dengan politisasi rekam jejak anggotanya sebagai jaminan dan akan menjadi bom waktu jika suatu saat nanti di perlukan.

Polri sebagai institusi negara memang berhak memiliki kebijakan internal bagi anggotanya untuk menjaga loyalitas, moralitas maupun dedikasi sebagai penegak hukum, tak terkecuali bagi anggotanya yang sedang bertugas di luar otoritas Polri.

Keinginan Polri maupun KPK untuk saling bersinergi, sepertinya makin sulit terwujud manakala ada usaha dari segolongan pihak di Polri untuk membatasi atau bahkan menghindarkan institusi Polri dari upaya penyidikan KPK.  Hendaknya harus ada suatu kebijakan dalam penyidikan institusi yang juga berperan sebagai penyidik, ada tumpang tindih antara KPK dan Polri. Seharusnya penyidikan KPK terhadap Polri melibatkan unsur pihak ketiga seperti Kajaksaan atau LSM sebagai media.  Begitupun sebaliknya penyidikan Polri terhadap anggota KPK juga melibatkan unsur pihak ketiga juga sehingga tidak terkesan seperti duel antara institusi penyidik.

Kita harapkan Pemerintahan Jokowi bisa lebih peka lagi mencermati kompleksitas masalah di negeri ini yang semakin berkembang tak beraturan di bidang hukum, politik, ekonomi maupun sosial.

Read More

Harapan untuk pemimpin baru Republik Indonesia - Ir.H.Joko Widodo dan HM. Yusuf Kalla, SE

Senin 20 Oktober 2014 merupakan hari pelantikan Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Rakyat Indonesia menunggu janji-janji yang telah dilontarkan oleh Jokowi-JK saat riuh gemuruhnya kampanye Pilpres 2014 ini.
Gedung parlemen penuh dengan penjagaan untuk prosesi pelantikan orang nomor satu di negeri ini, wakil rakyat pun satu per satu memasuki ruangan begitu juga  tamu-tamu negara juga turut hadir menjadi saksi pelantikan Jokowi-JK.

Jalan Sudirman dan MH Thamrin Jakarta menjadi lautan manusia. Jalur tersebut dipenuhi ratusan ribu rakyat yang menyandarkan harapan kehidupan bangsa pada pemimpin baru ini. Mereka berharap pemimpin yang baru ini dapat memberikan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. 
  
Keriuhan bercampur dengan nyanyian menyambut datangnya sang pemimpin di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Kawasan yang menjadi rute perjalanan presiden dari Gedung Parlemen menuju Istana Negara kini menjadi pusat suara rakyat.

Saat ini, tidak bisa dipungkiri lagi sejarah negeri ini kembali mencatat hadirnya pemimpin baru untuk yang ke-7 kalinya. Banyak persoalan yang membelit negeri ini baik kemiskinan, korupsi dan makin merosotnya akhlak maupun moral masyarakat.  Merupakan tantangan bagi pemimpin baru ini untuk memberikan solusi dan kebijakan-kebijakan strategis dan efektif. Kepribadian pemimpin hendaknya merupakan kepribadian yang diharapakan oleh rakyatnya menjadi teladan dan panutan terutama ketegasan yang tak digoyahkan oleh kepentingan pribadi orang-orang yang ada didekatnya.

Tak mudah menembus kerumunan rakyat yang terus bergerak menuju Istana Negara itu. Baru kali ini antusiasme rakyat menyambut kehadiran sang pemimpin begitu luar biasa hingga masuk ke dalam Istana Negara. Selamat untuk Presiden dan wakil presiden terpilih Ir. H. Joko Widodo dan H.M Jusuf Kalla, SE  semoga janji-janji yang telah digulirkan dapat diwujudkan dengan baik meski sulit dan penuh tantangan, tetaplah fokus pada kebijakan-kebijakan yang sudah menjadi kesepakatan dengan  pendukung Anda saat kampanye.

Read More

Sekilas tentang pesawat kepresidenan RI, Boeing 737-800

Pesawat Boeing 737-800 untuk presiden RI ini diproduksi Boeing Company sejak 2011. Pesawat yang  memiliki rentang sayap 35,79 meter, tinggi 12,50 meter, dan panjang 38 meter serta memiliki 2  engine CFM 56-7 ini, dibeli dari Boeing Company seharga 91,2 juta Dolar AS, atau setara Rp 1,03 triliun. Wow, harga fantastis untuk  negeri yang ekonominya masih maju mundur dengan berbagai kasus korupsi pejabatnya di banyak bidang.

Foto: Kompas

Pesawat BBJ2 itu sendiri dirancang untuk memuat 4 VVIP class meeting room, 2 VVIP class state room, 12 executive area, dan 44 staff area. Interior pesawat dirancang untuk dapat mengakomodasi hingga 67 orang penumpang. Jumlah itu disebut cukup untuk sebuah rombongan presiden.

BBJ2 mampu terbang dengan ketinggian maksimal 41.000 feet, mampu terbang selama 10 jam, memiliki kecepatan jelajah maksimum 0,785 mach dan kecepatan maksimum 0,85 mach. Pesawat juga dilengkapi dengan perangkat keamanan dan tangki bahan bakar telah ditambah untuk daya jangkau sampai dengan 10.000 kilometer.

Dengan kemampuan itu, pesawat ini lebih dari cukup untuk menjangkau seluruh pelosok Tanah Air dan tugas kepresidenan di negara sahabat. Pesawat seri 737-800 ini juga merupakan jenis yang sama yang digunakan maskapai penerbangan pelat merah, Garuda Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, pesawat kepresidenan ini memang dirancang untuk dapat memenuhi persyaratan demi menunjang pelaksanaan tugas kenegaraan presiden RI.

"Setelah melalui proses 4 tahun, pagi ini kita menyaksikan bersama pesawat kepresidenan khusus didesain untuk jalankan tugas pemerintahan dan kenegaraan dari presiden RI," ujar Sudi, di Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Proses fabrikasi dan modifikasi pesawat tersebut memakan waktu 5 tahun. Pihak Boeing menurut Sudi,  sudah merealisasikan desain sesuai dengan yang diinginkan Indonesia. Dia melanjutkan, serah terima pesawat yang dilaksanakan hari ini merupakan peristiwa penting untuk Indonesia. Sudi menyerahkan pesawat kepresidenan itu kepada pihak TNI Angkatan Udara dan Garuda Indonesia untuk bersama-sama merawat dan memelihara pesawat tersebut.

Semoga saja lembaga kepresidenan ini  bisa menjaga dan merawat pesawat kepresidenan RI, selain juga akan menghemat anggaran negara untuk perjalanan presiden terutama kunjungan domestik juga sebagai tolak ukur bagi lembaga kepresidenan agar dapat bekerja lebih profesional lagi mengingat mahalnya harga pesawat kepresidenan RI tersebut. |Referensi: bpost|

Read More