Semakin kuatnya kemungkinan Reshuffle kabinet Pemerintahan Jokowi-JK

Angin dukungan kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk segera melakukan reshuffle di tubuh kabinetnya semakin kencang berhembus. Reshuffle ini dimunculkan karena banyaknya program pemerintah yang dinilai tidak berjalan.

Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) merilis hasil survei evaluasi pemerintahan Jokowi-JK dalam 6 bulan terakhir. Surve ini melibatkan 450 responden dengan margin error +/- 4,62% dan dilaksanakan pada tanggal 24-30 April 2015.
Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dan sampel dipilih secara acak.

"56 persen masyarakat menilai perlu dilakukan reshuffle kabinet, 37% masyarakat menyatakan tidak perlu reshuffle, dan 7% menyatakan tidak tahu atau tidak jawab," kata peneliti Kedai Kopi Hendri Satrio, di Kedai Tjikini, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (10/5/2015).

"38,4%‎ itu ingin reshuffle setelah 1 tahun masa pemerintahan. Lalu 22,2% itu baiknya reshuffle setelah 6 bulan masa pemerintahan," lanjut Hendri.

Dalam survei ini, masyatakat juga berharap jabatan menteri nantinya setelah dilakukan reshuffle diisi oleh orang-orang yang berasal dari kalangan profesional. Sekitar 48 persen masyarakat mendukung penambahan alokasi jatah bagi para profesional di kabinet Jokowi-JK.

"Tidak ditambah profesional itu 40 persen, dan tidak tahu 12 persen," ucapnya.

Hasil survei juga menyebut bahwa saat ini masyarakat banyak mengeluhkan tentang naiknya sejumlah harga kebutuhan bahan pokok. "Persoalan paling pokok yang tengah dirasakan publik 57,1 persen itu dari harga kebutuhan pokok yang mahal," kata Hendri. 

Setelah harga sembako yang mahal, masyarakat juga mengeluhkan naiknya harga BBM dengan persentase sebesar 20,2 persen, disusul kemacetan 8,2 persen, susah mencari kerja 5,3 persen, tidak ada rasa aman 3,1 persen, dan biaya berobat yang mahal 1,3 persen, serta banjir 1,1 persen.

Secara umum, hinga enam bulan terakhir pemerintahan Jokowi-JK, 65,6 persen mengaku tidak puas dengan kinerja pemerintah. Hanya sekitar 31,3 persen yang menyatakan puas dan sisanya 3,1 persen menjawab tidak tahu.

"Janji-janji kampanye Jokowi-JK seperti yang tertuang dalam Nawa Cita juga mendapatkan rapor merah dari publik. Ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah merata pada semua segmen seperti pendidikan, pendapatan, usia, dan wilayah," terangnya

Sumber : news.detik.com