Rencana Kenaikan BBM yang mulai bergulir kembali

Kenaikan BBM yang pernah diajukan Pemerintah Juni 2012 dan ditunda selama enam bulan hingga Desember 2012, tampaknya mulai bergulir lagi Mei depan.  Rencana pemerintah yang akan mengambil opsi untuk membagi BBM premium menjadi dua jenis harga. Harga premium yang pertama seharga Rp 4.500 khusus untuk motor dan angkutan umum. Sedangkan harga premium untuk kendaraan pribadi harganya lebih mahal.  Meski opsi ini untuk menahan gejolak dan dampak dari rencana kenaikan BBM, namun upaya Pemerintah ini sepertinya akan tetap menimbulkan polemik terutama mengenai hak-hak warga yang harusnya tidak dipandang berdasarkan golongan apakah mampu atau tidak mampu. 

Image: ropink.blogspot.com

Menurut Jero seperti dikutip dari solopos.com, mengungkapkan, kalau kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi diterapkan mulai Mei 2013, maka penghematan subsidi BBM yang didapat bisa Rp21 triliun.

Jero juga menyampaikan, hampir semua gubernur menyetujui rencana opsi yang akan diambil pemerintah.

“Tadi mengerucut Rp6.500 per liter untuk mobil plat hitam. Bahkan, ada beberapa gubernur yang minta langsung ke harga keekonomian. Artinya, opsi kenaikan itu sudah setuju,” ujarnya.

Menurut dia, prinsip kebijakan BBM yang akan diambil adalah mengalihkan 77 persen subsidi BBM yang kini salah sasaran.

Kalau kita mencoba dengan hitung-hitungan awam, anggaplah jika orang mampu yang hajat hidupnya ditekan dengan biaya tinggi, harus memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi, lambat laun kemampuan orang kaya akan berkurang dan kehidupan miskin juga akan menanti mereka.  Sementara hajat hidup orang miskin semakin sulit ditingkatkan akibat semakin sedikitnya orang-orang kaya yang menjadi sumber ekonomi mereka.

Setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama, kenapa harus ada opsi yang berbeda? padahal setiap orang menggunakan fasilitas jalan yang sama.  Opsi yang ditawarkan Pemerintah terkesan sentimentil, dan sepertinya ada maksud untuk membagi warga negara menjadi golongan-golongan yang ujung-ujungnya diskriminasi.  Kalau yang berkuasa orang kaya, pastilah orang miskin yang terdiskriminasi.  Sebaliknya jika suara Pemerintah berasal dari arus bawah dari masyarakat miskin, tentunya orang-orang kaya yang akan terdiskriminasi.

Persoalan BBM hendaknya jangan selalu dilihat dari faktor ekonomi.  Kalau mau realistis, tidaklah seberapa nilai BBM yang dinaikkan tersebut dibandingkan harga pulsa HP yang masyarakat disemua tingkat ekonomi mampu membelinya.  Keadilan dan kearifan dalam mengeluarkan suatu kebijakan, itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat.  Tapi, mau apalagi yang memulai bikin ribut itu memang Pemerintah juga sebenarnya.  Bagaimana tidak, terkadang kebijakan-kebijakan selalu terkait persoalan politik  atau kepentingan pihak tertentu yang sama sekali tidak memiliki kepentingan yang signifikan terhadap rakyat, bahkan rakyat justru hanya dijadikan kendaraan politik atau kepentingan tertentu saja. Padahal subsidi BBM sendiri, sebagian besar telah dirasakan oleh rakyat dan tujuan untuk kemakmuran masyarakat sebetulnya dapat tercapai dengan mobilitas masyarakat yang tinggi.

Polemik kenaikan BBM ini sebaiknya tetap digulirkan secara linear saja, tak perlu ada opsi atau apapun, naikkan saja.  Seterusnya, kita tunggu siapa yang akan berhasil mempertahankan sikapnya apakah Pemerintah dengan kebijakan barunya ataukah rakyat dengan kebijakan lama yang sudah ada.