Peringkat Infrastruktur Indonesia hanya urutan 78 dari 100 Negara

Ketua DPD RI, Irman Gusman, dalam Rapat Kerja Nasional Bidang Infrastruktur Kamar Dagang dan Industri Nasional, yang mengangkat tema "Revitalisasi Infrastruktur Nasional", Selasa (26/03) di Jakarta menuturkan tentang rendahnya peringkat infrastruktur Indonesia dibandingkan dengan negara lain.  Indonesia hanya berpada pada peringkat 78 dari 100 negara yang disurvei oleh World Economic Forum.

Kondisi ini tentunya akan melemahkan daya saing untuk menarik investasi selain ekonomi biaya tinggi karena minim dan buruknya infrastruktur yang dimiliki.
Seperti yang dilansir dari kompas.com Irman mengatakan,  "Total ruas jalan tol Indonesia baru ada sepanjang 750 kilometer sejak 1978. Itu sangat kalah dibandingkan dengan Malaysia yang telah memiliki 3.500 kilometer," ujar Irman.

Minimnya jumlah infrastruktur pelabuhan yang dimiliki Indonesia dibandingkan negara jiran seperti Thailand, seperti yang diungkapkan Irman,  "Kita baru memiliki 18 pelabuhan samudera, sedangkan di Thailand sudah ada satu pelabuhan besar pada setiap 50 kilometer panjang pantainya," kata Ketua DPD.

Padahal, lanjut Irman, infrastruktur menjadi prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Peningkatan stok infrastruktur sebesar satu persen mampu mendorong peningkatan PDB sebesar 1 persen. "Menteri PU pernah mengungkapkan, anggaran pembangunan infrastruktur hanya mencapai 5 persen dari PDB. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan India yang mencapai 7 persen PDB dan Cina hampir 10 persen dari PDB," kata Irman.

Dari apa yang disampaikan oleh Irman Gusman, merupakan sebuah fakta yang memang tampak didepan mata.  Buruknya infrastruktur nasional, sedikit banyaknya akan menghambat mobilitas ekonomi secara berkala.  Infrastruktur vital seperti transportasi baik darat, laut maupun udara adalah hal utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah, mengingat transportasi merupakan lalu lintas ekonomi yang berjalan.

Infrastruktur lain yang juga minim dan penting untuk ditingkatkan adalah infrastruktur pertanian dan perkebunan, guna meningkatkan produksi pangan maupun holtikultura yang menjadi barometer bagi perekonomian rakyat mengingat Indonesia sendiri merupakan negara agraris.  Sudah sewajarnya jika pemerintah juga memberikan perhatian khusus untuk infrastruktur pertanian.  Tidak ada langkah yang bisa lebih baik diambil oleh pemerintah berkaitan dengan infrastruktur kecuali terus mengupayakan membangun dan menambah kembali infrastruktur yang kurang. |Sumber|